Efisiensi Berlanjut, Publik Menunggu: Anggaran Dipangkas, Apa Dampaknya?

Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk melanjutkan penghematan anggaran secara besar-besaran jika diperlukan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki perjalanan panjang dan perlu terus mencari cara agar penggunaan anggaran lebih efisien. Wacana ini kembali menjadi perhatian karena kebijakan penghematan dapat memengaruhi cara pemerintah membiayai berbagai program dan kebutuhan negara.

Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan efisiensi anggaran sekitar Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan anggaran digunakan secara optimal tanpa menghentikan program prioritas. Pemerintah juga memperkirakan belanja APBN pada kuartal IV 2026 mencapai sekitar Rp1.300 triliun. Artinya, penghematan tidak otomatis berarti seluruh belanja pemerintah akan menyusut, karena anggaran tetap dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Meski bertujuan menjaga penggunaan uang negara tetap efektif, kebijakan efisiensi tetap perlu diawasi agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Masyarakat tentu berharap penghematan benar-benar menyasar pengeluaran yang kurang mendesak, bukan justru menghambat layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau bantuan sosial. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan efisiensi bukan hanya seberapa besar anggaran berhasil dihemat, tetapi juga seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat. Jika pengeluaran dipangkas tanpa hasil yang jelas, publik tentu berhak bertanya: anggaran boleh dihemat, tetapi jangan sampai pelayanan kepada rakyat ikut dikorbankan.