Dompet Makin Tipis, Cabai Malah Makin Pedas: Belanja Dapur Bikin Pusing?

Harga kebutuhan pokok kembali menjadi perhatian masyarakat karena pengeluaran rumah tangga tidak hanya bergantung pada harga beras, tetapi juga cabai, daging, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan, sedangkan inflasi bulanan mencapai 0,30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan harga masih terasa, meskipun dampaknya terhadap setiap keluarga dapat berbeda sesuai pola konsumsi dan wilayah tempat tinggal.

Salah satu komoditas yang mengalami tekanan harga cukup besar adalah cabai. Laporan Dewan Ekonomi Nasional pada minggu kedua Oktober 2026 mencatat harga cabai merah naik 35,1 persen secara bulanan, sementara cabai rawit meningkat 15,2 persen. Kenaikan tersebut dikaitkan dengan berkurangnya pasokan akibat penurunan produksi dan kondisi cuaca. Tak heran jika belanja dapur terkadang terasa seperti ujian kesabaran: baru membeli beberapa bahan makanan, uang belanja sudah berkurang cukup banyak. Namun, perubahan harga tidak selalu sama di setiap daerah maupun pasar.

Kondisi ini membuat keluarga perlu lebih cermat dalam mengatur anggaran. Membuat daftar belanja, membandingkan harga di beberapa tempat, menentukan menu mingguan, dan membeli bahan makanan sesuai kebutuhan dapat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan bahan pangan alternatif dengan nilai gizi yang seimbang ketika harga komoditas tertentu meningkat. Langkah sederhana tersebut memang tidak langsung menurunkan harga pasar, tetapi dapat membantu menjaga pengeluaran rumah tangga agar tidak semakin membengkak.

Pada akhirnya, persoalan harga kebutuhan pokok bukan sekadar urusan mahal atau murah, melainkan juga tentang kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan yang tersedia. Pemerintah perlu terus memantau pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga, sementara masyarakat dapat menyesuaikan strategi belanja sesuai kondisi keuangan masing-masing. Sebab, kalau harga bahan makanan terus berubah, yang dibutuhkan keluarga bukan hanya kemampuan berhitung saat membayar di kasir, tetapi juga kebijakan yang mampu menjaga agar kebutuhan dasar tetap terjangkau.

---

Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/dompet-makin-tipis-cabai-malah-makin-pedas-belanja-dapur-bikin-pusing

Dompet Makin Tipis, Cabai Malah Makin Pedas: Belanja Dapur Bikin Pusing?

Harga kebutuhan pokok kembali menjadi perhatian masyarakat karena pengeluaran rumah tangga tidak hanya bergantung pada harga beras, tetapi juga cabai, daging, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan, sedangkan inflasi bulanan mencapai 0,30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan harga masih terasa, meskipun dampaknya terhadap setiap keluarga dapat berbeda sesuai pola konsumsi dan wilayah tempat tinggal.

Salah satu komoditas yang mengalami tekanan harga cukup besar adalah cabai. Laporan Dewan Ekonomi Nasional pada minggu kedua Oktober 2026 mencatat harga cabai merah naik 35,1 persen secara bulanan, sementara cabai rawit meningkat 15,2 persen. Kenaikan tersebut dikaitkan dengan berkurangnya pasokan akibat penurunan produksi dan kondisi cuaca. Tak heran jika belanja dapur terkadang terasa seperti ujian kesabaran: baru membeli beberapa bahan makanan, uang belanja sudah berkurang cukup banyak. Namun, perubahan harga tidak selalu sama di setiap daerah maupun pasar.

Kondisi ini membuat keluarga perlu lebih cermat dalam mengatur anggaran. Membuat daftar belanja, membandingkan harga di beberapa tempat, menentukan menu mingguan, dan membeli bahan makanan sesuai kebutuhan dapat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan bahan pangan alternatif dengan nilai gizi yang seimbang ketika harga komoditas tertentu meningkat. Langkah sederhana tersebut memang tidak langsung menurunkan harga pasar, tetapi dapat membantu menjaga pengeluaran rumah tangga agar tidak semakin membengkak.

Pada akhirnya, persoalan harga kebutuhan pokok bukan sekadar urusan mahal atau murah, melainkan juga tentang kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan yang tersedia. Pemerintah perlu terus memantau pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga, sementara masyarakat dapat menyesuaikan strategi belanja sesuai kondisi keuangan masing-masing. Sebab, kalau harga bahan makanan terus berubah, yang dibutuhkan keluarga bukan hanya kemampuan berhitung saat membayar di kasir, tetapi juga kebijakan yang mampu menjaga agar kebutuhan dasar tetap terjangkau.

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,45%, Manufaktur Kembali Ekspansif

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II 2026, ekonomi juga tumbuh 5,29% secara tahunan, dengan sektor akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada semester I, yakni 11,83%.

Sinyal positif juga terlihat dari aktivitas industri manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia meningkat menjadi 52,4 pada September 2026, dari 49,8 pada Agustus. Angka di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi. Kementerian Keuangan mencatat penguatan tersebut terjadi secara luas, ditandai dengan meningkatnya permintaan, produksi, tenaga kerja, aktivitas pembelian, dan persediaan input.

Penguatan manufaktur menjadi salah satu indikator penting bagi aktivitas ekonomi nasional karena berkaitan dengan produksi dan kegiatan usaha. Permintaan ekspor juga dilaporkan meningkat dengan laju terkuat sejak Mei 2022. Selain itu, aktivitas manufaktur di sejumlah mitra dagang Indonesia seperti Thailand, China, dan Amerika Serikat juga berada di zona ekspansi, sehingga membuka peluang bagi peningkatan permintaan terhadap produk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dan kembali ekspansifnya manufaktur memberikan gambaran bahwa aktivitas ekonomi Indonesia tetap bergerak di tengah ketidakpastian global. Ke depan, menjaga permintaan domestik, meningkatkan produktivitas industri, memperluas pasar ekspor, serta memperkuat daya saing sektor manufaktur menjadi bagian penting untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Harga BBM Pertamina Naik Lagi September 2026, Ini Daftar Terbarunya

JAKARTA – Harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamina kembali mengalami kenaikan pada awal September 2026. Penyesuaian terbaru berlaku untuk beberapa jenis BBM, sementara harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap tidak berubah. (RCTI+)

Kenaikan terbaru terjadi pada Pertamax Green 95 yang mulai berlaku pada 2 September 2026. Harga BBM tersebut naik dari sebelumnya Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter, atau meningkat Rp2.550 per liter. Produk ini merupakan BBM RON 95 yang menggunakan campuran bioetanol dan saat ini tersedia di Pulau Jawa. (Informasi.com)

Sebelumnya, Pertamina juga telah menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai 1 September 2026. Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter, Dexlite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. (CNBC Indonesia)

Sementara itu, harga Pertamax RON 92 masih berada di kisaran Rp15.950 per liter. Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Harga BBM nonsubsidi juga dapat berbeda antarwilayah karena adanya komponen pajak daerah. (detikfinance)

Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan terhadap sejumlah produk BBM nonsubsidi dengan mempertimbangkan kondisi keekonomian, daya beli masyarakat, dan kondisi sosial. Perubahan harga tersebut menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap biaya operasional kendaraan serta pengeluaran masyarakat sehari-hari. (RCTI+)

Dengan adanya perubahan tersebut, masyarakat disarankan memperhatikan harga BBM terbaru sebelum melakukan pengisian bahan bakar. Informasi harga dapat berubah sesuai kebijakan dan wilayah penjualan, sehingga konsumen sebaiknya mengecek informasi resmi Pertamina sebelum membeli.

Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5% pada 2026

JAKARTA — Pemerintah menunjukkan optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional berpeluang mencapai 5% sepanjang 2026. Bahkan, target pertumbuhan hingga 6% masih terbuka apabila momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan.

Optimisme tersebut disampaikan di tengah catatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 yang mencapai 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 5,61%. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat arah perekonomian nasional sepanjang tahun ini.

Menurut pemerintah, capaian pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia masih memiliki momentum yang cukup kuat. Dengan mempertahankan momentum tersebut, pemerintah menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2026 dapat dicapai. Ruang untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi hingga 6% juga masih terbuka, meskipun diperlukan keberlanjutan momentum pertumbuhan agar target tersebut dapat terealisasi.

Perbedaan antara pertumbuhan kuartal II dan kuartal sebelumnya menjadi perhatian dalam melihat kondisi ekonomi nasional. Pertumbuhan sebesar 5,29% tetap mencerminkan ekspansi ekonomi, tetapi perlambatan dari 5,61% menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi perlu terus dipantau. Pemerintah optimistis kinerja ekonomi dapat tetap terjaga sehingga pertumbuhan sepanjang 2026 mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi sinyal bahwa peluang mencapai pertumbuhan 5% masih dinilai terbuka. Bahkan, target 6% belum sepenuhnya tertutup apabila momentum ekonomi dapat dipertahankan. Perkembangan pertumbuhan pada kuartal-kuartal berikutnya akan menjadi faktor penting untuk melihat seberapa kuat Indonesia mampu mempertahankan laju pertumbuhan hingga akhir 2026.

Excerpt:
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada 2026, dengan peluang menuju 6% jika momentum pertumbuhan terus terjaga.

Kemenkeu Akan Ambil Alih 60% Saham KCIC, Restrukturisasi Utang Dipastikan Tak Bebani APBN

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada September 2026 sebagai bagian dari langkah restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Kebijakan ini diambil untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan sekaligus memastikan keberlanjutan operasional proyek strategis nasional tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa proses restrukturisasi utang tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelesaian kewajiban keuangan KCIC akan dilakukan melalui dua Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kementerian Keuangan, sehingga skema pembiayaan tetap terjaga tanpa menambah tekanan terhadap fiskal negara.

Melalui pengambilalihan saham tersebut, pemerintah berharap tata kelola perusahaan menjadi lebih kuat dan proses penyelesaian kewajiban utang dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor serta memastikan layanan Kereta Cepat Jakarta–Bandung tetap beroperasi secara berkelanjutan.

Sejak diresmikan, Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan berupa pembengkakan biaya konstruksi yang berdampak pada kebutuhan restrukturisasi pembiayaan.

Pemerintah menegaskan bahwa pengambilalihan mayoritas saham KCIC bukan hanya bertujuan menyelesaikan persoalan utang, tetapi juga memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Dengan dukungan tata kelola yang lebih kuat, KCIC diharapkan mampu meningkatkan kinerja operasional sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap sektor transportasi nasional.

Ekonomi Indonesia Kuartal II 2026 Tumbuh 5,29%, Lampaui Perkiraan Pasar

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan banyak ekonom yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 5,1 persen, menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih mampu bertahan di tengah tantangan global. (BPS)

Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, yang tetap menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) juga menunjukkan peningkatan yang cukup kuat, didukung percepatan pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, serta aktivitas dunia usaha yang mulai pulih. Belanja pemerintah juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pada periode ini. (Indopos)

Dari sisi wilayah, sebanyak 17 provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Kinerja industri pengolahan, pertambangan, serta sektor jasa menjadi penggerak utama di berbagai daerah. Maluku Utara tercatat sebagai salah satu provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi, didukung oleh berkembangnya sektor hilirisasi industri. (InvestorTrust)

Meski demikian, para ekonom mengingatkan bahwa tantangan masih membayangi perekonomian Indonesia, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga perlambatan permintaan ekspor. Pemerintah diharapkan terus menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, serta memperkuat sektor produktif agar momentum pertumbuhan dapat dipertahankan hingga akhir tahun. (Reuters)

Dengan hasil tersebut, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup solid dibandingkan berbagai negara berkembang lainnya. Ke depan, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan percepatan investasi akan menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. (Reuters)

Dana Rp200 Triliun Tetap Mengalir ke Bank BUMN, Pemerintah Perpanjang hingga Juli 2027

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Juli 2027. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas likuiditas sektor perbankan sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor riil yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi perbankan dalam mengelola likuiditas dan memperluas kapasitas pembiayaan. Penempatan dana yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada akhir 2026 kini diperpanjang agar bank-bank BUMN memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah berharap perpanjangan kebijakan ini dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Dengan likuiditas yang tetap terjaga, bank diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan bagi berbagai sektor produktif, mulai dari industri, perdagangan, hingga pembangunan infrastruktur.

Selain mendukung dunia usaha, langkah ini juga bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Penyaluran kredit yang lebih optimal diharapkan mampu meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya beli masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah.

Para pelaku pasar menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui sektor perbankan. Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan bank-bank BUMN dalam menyalurkan dana secara produktif dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.