Minimarket Belum Buka, Warga Sudah Kasih “Grand Closing” Pakai Ekskavator!

PAMEKASAN, Jawa Timur – Aksi penolakan pembangunan minimarket di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah sekelompok massa menggunakan alat berat jenis ekskavator untuk merusak bangunan yang masih dalam proses pembangunan pada Rabu (7/10/2026). Peristiwa tersebut ramai diperbincangkan setelah video pembongkaran beredar di media sosial. Aksi ini dipicu penolakan terhadap kehadiran gerai ritel modern di wilayah tersebut.

Massa yang disebut berasal dari kalangan santri dan alumni sejumlah pondok pesantren mendatangi lokasi pembangunan untuk mendesak agar proyek dihentikan. Dalam aksi tersebut, ekskavator digunakan untuk merusak sejumlah bagian bangunan, sementara papan nama proyek dan peralatan kerja juga dilaporkan mengalami kerusakan. Polisi turun tangan untuk meredam situasi agar kerusakan tidak semakin meluas.

Penolakan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran sebagian warga terhadap dampak ekspansi ritel modern bagi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat. Mereka khawatir kehadiran minimarket akan menambah persaingan bagi toko kelontong dan usaha lokal yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Massa juga mempersoalkan kelengkapan izin pembangunan gerai tersebut.

Namun, pihak pengelola membantah tudingan mengenai kelengkapan perizinan. Koordinator tim perizinan PT Indomarco Prismatama wilayah Madura, Wibowo, menyatakan bahwa dokumen dan persyaratan legalitas telah dipenuhi sebelum pembangunan dilanjutkan. Perbedaan pandangan mengenai izin dan dampak ekonomi inilah yang menjadi bagian dari persoalan yang perlu diselesaikan melalui klarifikasi serta mekanisme pemerintah dan hukum, bukan melalui tindakan perusakan.

Kasi Humas Polres Pamekasan, Ipda Yoni Evan Pratama, menyatakan bahwa kepolisian mengedepankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Polisi juga memasang garis polisi di lokasi serta menyatakan akan menindaklanjuti dugaan perusakan sesuai prosedur apabila terdapat laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait diimbau menahan diri serta mengutamakan dialog dan jalur hukum agar persoalan pembangunan minimarket di Palengaan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik lanjutan.

iPhone 18 Pro Resmi Masuk Indonesia, Pre-Order Dibuka Mulai Rp27 Jutaan

Kabar terbaru bagi penggemar Apple di Indonesia, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max resmi hadir di pasar Tanah Air. Pemesanan awal atau pre-order mulai dibuka pada Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB melalui jaringan penjual resmi Apple, termasuk iBox dan Erafone. Perangkat tersebut dijadwalkan mulai tersedia di toko pada 16 Oktober 2026.

Dari sisi harga, iPhone 18 Pro dibanderol mulai Rp27.499.000 untuk kapasitas 256 GB, sedangkan iPhone 18 Pro Max mulai Rp29.499.000 untuk kapasitas yang sama. Kedua model tersedia dalam pilihan penyimpanan 256 GB, 512 GB, 1 TB, dan 2 TB. Untuk varian tertinggi, iPhone 18 Pro Max 2 TB mencapai Rp58.999.000.

Untuk performa, iPhone 18 Pro dan Pro Max ditenagai chip A20 Pro dengan sistem pendingin ruang uap generasi terbaru. Apple juga membekali keduanya dengan layar 6,3 inci pada iPhone 18 Pro dan 6,9 inci pada iPhone 18 Pro Max. Sektor kamera menjadi salah satu pembaruan utama melalui sistem kamera Fusion 48 MP serta kamera utama dengan aperture variabel yang dirancang untuk meningkatkan hasil foto dan video, termasuk dalam kondisi pencahayaan rendah.

Kehadiran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di Indonesia menambah pilihan bagi konsumen yang menginginkan perangkat dengan performa tinggi, kemampuan kamera profesional, dan kapasitas penyimpanan besar. Dengan harga yang berbeda berdasarkan kapasitas, konsumen dapat mempertimbangkan kebutuhan penggunaan sebelum menentukan varian yang dipilih.

Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira Polri, 19 Kapolda Berganti, Ini Daftar Lengkapnya

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau penugasan baru. Mutasi mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri sekaligus pergantian pimpinan kepolisian daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah pergantian 19 Kapolda. Mereka yang mendapat penugasan sebagai Kapolda baru antara lain

1. Irjen Pol. Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya.

2. Irjen Pol. Suwondo Nainggolan sebagai Kapolda Maluku.

3. Irjen Pol. Suhendri sebagai Kapolda Kepulauan Riau.

4. Irjen Pol. Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau.

5. Irjen Pol. Reza Arief Dewanto sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur.

6. Irjen Pol. Hengki sebagai Kapolda Jawa Barat.

7. Brigjen Pol. Hendra Kurniawan sebagai Kapolda Banten.

8. Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan dipercaya memimpin Polda Jawa Tengah.

9. Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono sebagai Kapolda Jawa Timur.

10. Brigjen Pol. Pasma Royce sebagai Kapolda Bali.

11. Irjen Pol. Jawari ditugaskan sebagai Kapolda Sumatera Barat.

12. Irjen Pol. M. Awal Chairuddin sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.

13. Irjen Pol. Widodo sebagai Kapolda Jambi.

14. Irjen Pol. Nurworo Danang sebagai Kapolda Gorontalo

15. Brigjen Pol. Sonny Irawan mendapat tugas sebagai Kapolda Sumatera Utara.

16. Brigjen Pol. Ronny Samtana sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

17. Irjen Pol. Rizal Irawan sebagai Kapolda Sulawesi Tengah.

18. Irjen Pol. Totok Suharyanto sebagai Kapolda Sulawesi Barat.

19. Irjen Pol. Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selain pergantian Kapolda, mutasi juga menyentuh sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri. Penataan tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas organisasi, meningkatkan profesionalisme personel, serta memastikan kebutuhan institusi dapat dipenuhi melalui penempatan perwira sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya rotasi dan promosi tersebut, Polri memasuki fase penyegaran struktur kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Pergantian Kapolri Jadi Awal Perombakan Besar Polri, 19 Kapolda dan Sejumlah Pejabat Strategis Berganti

Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sementara Wahyu Hadiningrat menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Pelantikan tersebut ditetapkan melalui Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan Keppres Nomor 97/POLRI Tahun 2026.

Setelah pergantian pimpinan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapatkan promosi atau penugasan baru. Perubahan mencakup sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri serta 19 posisi Kapolda di berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan penataan jajaran Polri di bawah kepemimpinan baru.

Sejumlah jabatan penting di tingkat Mabes Polri turut mengalami perubahan. Di antaranya Irjen Pol. Asep Edi Suheri yang ditugaskan sebagai Irwasum Polri, Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam, Irjen Pol. Asep Safrudin sebagai Kabareskrim, serta Irjen Pol. Hery Herjawan sebagai Kabaharkam. Pergantian juga terjadi pada sejumlah jabatan lain, termasuk Kadivpropam, Kadiv TIK, Kadivkum, Kakortastipidkor, dan Kepala Densus 88 Antiteror Polri.

Rotasi juga menyentuh sejumlah wilayah, termasuk Polda Metro Jaya, Jawa Barat, DIY, Maluku, Kepulauan Riau, Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk Polda DIY, misalnya, Irjen Pol. Langgeng Purnomo resmi menggantikan Irjen Pol. Anggoro Sukartono sebagai Kapolda DIY. Sementara itu, Irjen Pol. Dadang Hartanto mendapat penugasan sebagai Kapolda Metro Jaya dan Irjen Pol. Hengki ditugaskan sebagai Kapolda Jawa Barat. Rangkaian pergantian ini diharapkan memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Indonesia, BMKG Ingatkan Warga Waspada Cuaca Ekstrem

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan pada Rabu, 30 September 2026. Kondisi cuaca bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan yang disertai petir di sejumlah daerah. Prakiraan tersebut mencakup berbagai ibu kota provinsi di Indonesia. (RRI)

Potensi cuaca tersebut tidak hanya terjadi di satu kawasan. BMKG juga mengeluarkan sejumlah peringatan dini untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, termasuk beberapa daerah di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Kondisi ini menunjukkan pentingnya masyarakat memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. (BMKG)

Masyarakat yang berada di wilayah dengan potensi hujan dan petir diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika melakukan perjalanan. Hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu tertentu dapat menyebabkan genangan dan mengganggu aktivitas serta transportasi. BMKG juga mencatat kejadian hujan lebat yang disertai banjir atau genangan dan gangguan transportasi di Kota Jayapura pada 29 September 2026. (Pikacu)

Untuk mengantisipasi perubahan cuaca, masyarakat dapat memantau informasi dan peringatan dini dari BMKG secara berkala. Persiapan sederhana seperti membawa perlengkapan hujan dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca dapat membantu mengurangi risiko saat hujan turun. Prakiraan cuaca bersifat dinamis sehingga pembaruan informasi tetap penting, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem. (BMKG)

Kebijakan Imigrasi Trump: Pengetatan Aturan dan Eskalasi Perdebatan Global

Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menegaskan kebijakan imigrasi ketat melalui pengawasan perbatasan yang masif, pengetatan visa, dan penindakan imigran tanpa dokumen. Langkah ini diambil guna memprioritaskan keamanan nasional dan melindungi pasar kerja domestik AS.

Rencana serta pelaksanaan deportasi massal menjadi sorotan utama internasional. Penegakan hukum ini melibatkan penangkapan imigran gelap, pembatalan izin tinggal sementara, hingga penyaringan ketat pada permohonan suaka dari berbagai negara.

Berbagai lembaga hak asasi manusia menyuarakan keprihatinan mendalam terkait pengetatan ini. Pembatasan akses suaka dan deportasi dinilai berisiko memisahkan keluarga imigran serta mengabaikan prinsip perlindungan kemanusiaan internasional.

Dampak ekonomi dari kebijakan ini memicu perdebatan sengit. Pendukung menilai pembatasan visa kerja melindungi kesempatan kerja bagi warga lokal, sementara pengamat memperingatkan ancaman kelangkaan tenaga kerja di sektor teknologi dan industri vital.

Di ranah diplomasi, pengetatan ini memicu ketegangan bilateral dengan negara-negara asal migran. Negara-negara terdampak kini harus menghadapi beban ekonomi dan sosial akibat pemulangan massal warga mereka secara mendadak.

Secara keseluruhan, langkah tegas AS memperlihatkan pergeseran besar menuju penguatan kedaulatan negara. Isu ini dipastikan terus menjadi topik hangat yang menguji keseimbangan antara kedaulatan nasional dan nilai kemanusiaan global.